Pemprov - ILO Gagas Forum Tenaga Kerja Lintas Sektor

Pemerintah  Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan International Labour Organisation (ILO) dan Bank Indonesia (BI) akan membentuk Forum Tenaga Kerja, khususnya untuk buruh migran dari lintas sektor. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Konsultan Nasional ILO untuk Indonesia, Imelda Amelia Sibala dengan Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo, di ruang kerja gubernur, Selasa, 10 April 2012.

Konsultan Nasional ILO untuk Indonesia, Imelda Amelia Sibala mengatakan, konsep programnya adalah bagaimana memberikan financial education untuk buruh migran dan juga keluarganya. Hal tersebut sejalan dengan program Pemprov. Sulawesi Selatan yang banyak mengirim tenaga kerja ke luar negeri, khususnya tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan serta mereka punya posisi tawar yang tinggi dan tidak ada eksploitasi. Dalam pelaksanaan programnya, ILO akan berkolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Koperasi dan UKM. Khususnya mencetak 500 wirausahawan muda. Terkait Upah Pekerja Rumah Tangga atau Domestic, menurut Imelda, di tingkat nasional juga masih dalam pembahasan dan jika di tingkat provinsi atau kabupaten akan dibuatkan peraturan daerah, maka harus melalui sebuah tahapan dan menyiapkan instrument yang menampung kepentingan semua pihak sehingga nantinya tidak menimbulkan resistensi.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo mengatakan, harus ada langkah konkrit ketika membuat sebuah konsep tentang financial  education buruh migran ataupun keluarganya. Pelaksanaannya pun harus bertahap mulai dari mainset intelektual, manajemen agenda, pelatihan atau workshop hingga dibuatnya sebuah daerah percontohan. Tidak boleh sekaligus, memang harus dimulai dengan tahapan-tahapan tertentu misalnya sekarang kita mulai di Dinas Pemuda dan Olahraga dulu. Namun semuanya bermuara pada selesainya persoalan ketenaga kerjaan di Sulawesi Selatan, pendekatannya harus lebih terkonsepsi.Terkait pembentukan Peraturan Daerah tentang Pekerja Rumah Tangga, menurut gubernur, memerlukan pengkajian lebih dalam. Apalagi, jika aturan yang dibuat berkiblat pada system yang digunakan negara-negara lain. Pendekatan yang harus diambil adalah secara kultural, dimana PRT menjadi bagian dari keluarga, hal itulah yang membedakan antara di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan dengan negara-negara lain. Kalau di luar negeri, PRT ada jam kerjanya dan pada umumnya tidak tinggal bersama-sama dengan majikannya. Mereka tidak akan mau bekerja kalau jamnya sudah lewat. Kalau di Sulsel PRT menjadi bagian dari keluarga, kita bersama-sama tiap harinya sehingga pendekatannya pun tentu berbeda ketika membuat sebuah regulasi.

Rs/Ys (Kamis, 12 April 2012)